Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dinilai menjadi syarat penting untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Tanpa kehadiran PLTN, target pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, dan ketahanan energi nasional dinilai akan sulit dicapai.
Hal tersebut disampaikan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2021–2025 sekaligus Ketua Global Institute for Nuclear Energy and Sustainable Development IT PLN, Agus Puji Prasetyono, dalam Forum Diskusi Publik “Memahami Rencana PLTN di Bangka Belitung: Diskusi Data dan Fakta” yang digelar Fokus Babel bekerja sama dengan Kantor Berita Online di Aston Emidary Hotel Pangkalpinang, Sabtu (7/2/2026).
“Indonesia Emas 2045 membutuhkan fondasi energi yang kuat. Tanpa PLTN, target tersebut akan sulit, bahkan mustahil tercapai,” kata Agus dalam paparannya.
Menurut Agus, kebutuhan listrik nasional akan meningkat tajam seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia yng ditargetkan pemerintah sebesar 8%, serta adanya percepatan industrialisasi. Sementara itu, pembangkit berbasis fosil harus dikurangi dan energi terbarukan belum mampu sepenuhnya menopang kebutuhan listrik dalam skala besar dan stabil.
“PLTN dibutuhkan sebagai pembangkit listrik beban dasar yang mampu beroperasi 24 jam dengan emisi karbon sangat rendah. Energi terbarukan tetap penting, tetapi belum cukup jika berdiri sendiri,” ujarnya.
Agus menegaskan, kekhawatiran masyarakat terhadap aspek keselamatan PLTN tidak lagi relevan jika merujuk pada perkembangan teknologi saat ini. PLTN modern telah dirancang dengan sistem keselamatan pasif dan inheren yang dapat bekerja otomatis tanpa ketergantungan pada listrik maupun intervensi operator manusia.
“Teknologi PLTN sekarang sudah jauh berbeda dengan generasi awal. Sistem keamanannya mampu menghentikan reaksi secara otomatis ketika terjadi kondisi tidak normal,” jelasnya.
Ia juga menyinggung sejumlah kecelakaan nuklir besar dunia seperti Three Mile Island, Chernobyl, dan Fukushima. Menurut Agus, peristiwa tersebut justru menjadi pelajaran penting yang mendorong penguatan standar keselamatan internasional.
“Kecelakaan itu bukan semata karena teknologinya, tetapi kombinasi faktor manusia, desain, budaya keselamatan, dan bencana alam. Dari situ, standar PLTN dunia terus diperketat,” katanya.
Terkait isu limbah nuklir, Agus menyebut pengelolaannya terus mengalami kemajuan signifikan. PLTN generasi terbaru menghasilkan limbah yang lebih sedikit, lebih stabil, dan lebih mudah dikendalikan, bahkan sebagian dapat didaur ulang dengan teknologi yang ada.
“Isu limbah sering dibesar-besarkan. Faktanya, teknologi nuklir terus berkembang dan limbahnya dapat dikelola secara aman dan terukur,” ujar Agus.
Lebih lanjut, Agus mengungkapkan bahwa rencana pembangunan PLTN telah masuk dalam kebijakan resmi negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional 2025–2060, dengan target kapasitas PLTN nasional mencapai puluhan gigawatt hingga 2060.
“Ini bukan lagi wacana. PLTN sudah masuk dokumen perencanaan nasional dan menjadi bagian dari strategi energi jangka panjang Indonesia,” tegasnya.
Meski begitu, ia mengakui pembangunan PLTN masih menghadapi tantangan, mulai dari investasi awal yang besar hingga pro dan kontra di masyarakat. Namun menurutnya, penolakan merupakan hal wajar dan terjadi di hampir semua negara yang mengembangkan energi nuklir.
“Bahkan negara maju seperti Prancis, Jepang, dan Amerika Serikat pun masih menghadapi penolakan. Pro dan kontra adalah bagian dari proses,” kata Agus.
“Kalau ini jelek, kenapa negara-negara maju saat ini terus membangun PLTN?,” tutupnya.
Masih Tahap Lisensi Teknologi
PT Thorcon Power Indonesia menegaskan bahwa rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Thorcon 500 di Bangka Belitung saat ini masih berada pada tahap lisensi teknologi, bukan pembangunan komersial. Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan berbagai persepsi publik yang berkembang terkait proyek PLTN di wilayah tersebut.
Hal ini ditegaskan Junior Manager Operasional PT Thorcon Power Indonesia, Andri Yanto, dalam kesempatan sama di Aston Emidary Hotel Pangkalpinang.
“Yang sedang kami lakukan saat ini adalah proses pelisensian teknologi, bukan membangun PLTN komersial. Fokus kami adalah membuktikan teknologi Thorcon 500 melalui demonstration plant sesuai standar BAPETEN dan IAEA,” kata Andri.
Dia menjelaskan, Thorcon merupakan pengembang teknologi PLTN berbasis Molten Salt Reactor (MSR) yang telah hadir di Indonesia sejak 2018 dan resmi berbadan hukum nasional pada 2021. Teknologi Thorcon 500 dirancang sebagai pembangkit modular berkapasitas total 500 megawatt, dengan dua unit reaktor masing-masing berdaya 250 MW.
Menurut Andri, kehadiran Thorcon di Indonesia tidak hanya bertujuan membangun pembangkit listrik, tetapi juga membuka peluang penguasaan teknologi nuklir nasional.
“Thorcon tidak sekadar datang untuk membangun, tetapi melisensikan dan mengembangkan teknologinya di Indonesia. Target akhirnya adalah mendukung terbentuknya industri nuklir nasional yang mandiri,” ujarnya.
Dia menambahkan, sesuai arahan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Thorcon diwajibkan menjalankan sejumlah kajian pendahuluan, mulai dari studi kelayakan tapak, studi keselamatan dan keamanan, studi interkoneksi jaringan listrik, hingga kajian penerimaan masyarakat. Seluruh proses lisensi tersebut direkomendasikan dilakukan di pulau tidak berpenghuni.
“Karena ini adalah aktivitas penelitian dan lisensi teknologi, maka lokasinya harus berada di pulau yang tidak berpenghuni dan jauh dari pemukiman. Dalam hal ini Pulau Gelasa di Bangka Tengah sedang dievaluasi kelayakannya bersama BAPETEN dan kementerian terkait,” jelas Andri.
Andri memaparkan, teknologi Molten Salt Reactor yang dikembangkan Thorcon memiliki sejumlah keunggulan keselamatan. Reaktor beroperasi pada tekanan rendah dan menggunakan bahan bakar cair bersuhu tinggi. Dalam kondisi darurat, bahan bakar dapat mengalir secara gravitasi ke tangki pembuangan sehingga reaksi fisi berhenti secara otomatis tanpa campur tangan operator.
“Keamanan menjadi fondasi utama teknologi kami. Sistem keselamatan pasif memastikan reaktor tetap aman bahkan jika terjadi kehilangan daya listrik sekalipun,” tegasnya.
Selain itu, Thorcon mengembangkan konsep pembangunan PLTN modular yang dibangun di galangan kapal. Metode ini memungkinkan waktu konstruksi menjadi jauh lebih singkat dan biaya lebih efisien dibandingkan pembangunan PLTN konvensional.
“Unit PLTN dibangun di galangan kapal, kemudian diangkut melalui laut ke lokasi pemasangan. Dengan metode ini, waktu konstruksi bisa 5 sampai 7 kali lebih cepat,” kata Andri.
Ditegaskan Andri, rencana pihaknya sejalan dengan kebijakan energi nasional. Dalam dokumen RUPTL, pemerintah menargetkan pembangunan PLTN pertama di wilayah Sumatera-Bangka pada 2032 dengan kapasitas 2×250 MW, serta menjadikan nuklir sebagai energi bersih pengganti batubara dalam jangka panjang.
“Apa yang kami lakukan saat ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah. Nuklir diposisikan sebagai energi bersih untuk menopang kebutuhan listrik nasional dan mendukung transisi energi,” ujarnya.
Andri juga menekankan pentingnya diskusi publik berbasis data dan fakta agar masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai rencana PLTN di Bangka Belitung. Ia berharap keterbukaan informasi dapat mengurangi kesalahpahaman dan membangun dialog yang sehat antara pemangku kepentingan dan masyarakat.
“Kami ingin masyarakat memahami bahwa proses ini panjang, transparan, dan diawasi ketat. Tidak ada pembangunan yang dilakukan tanpa izin dan persetujuan regulator,” pungkasnya. (*)
